Siapakah yang salah
Siapa yang tanggung jawab
Waktu terus berjalan
Terasa salah karena
Ada yang belum selesai oh no no
Aku sudah tak marah
Walau masih teringat
Semua yang terjadi kemarin
Jadikan aku yang hari ini
Aku sudah tak benci
Walau nyatanya merugi
Terdengar tidaknya kata maaf
Dada lapang terima semua
(Idgitaf, Satu-Satu)
Catatan Kaleidoskop 2025
Awal 2025 datang tidak dengan dentang perayaan, melainkan dengan dengung yang ganjil yang aneh. Indonesia seperti terbangun dari tidur panjang, lalu mendapati dirinya berdiri di sebuah persimpangan, antara janji dan kecemasan, antara kata-kata dan realitas yang belum selesai. Tidak ada maksud menghakimi, apalagi menunjuk siapa benar dan siapa salah. Catatan ini hanya ingin merekam apa yang terlihat, terdengar, dan dirasakan, sebagai upaya kecil menjaga ingatan agar tidak lekas dilupakan.
Kabinet Prabowo–Gibran memulai langkahnya dengan satu istilah yang segera memenuhi ruang publik, “efisiensi anggaran”. Kata itu terdengar teknokratis, netral, bahkan perlu. Namun di tangan wacana publik, ia menjelma menjadi sesuatu yang mencekam. Media sosial riuh oleh potongan kebijakan, tangkapan layar anggaran, dan kekhawatiran yang menjalar cepat. Efisiensi, yang seharusnya bermakna pengelolaan bijak, berubah menjadi bayang-bayang pemangkasan untuk pendidikan, kebudayaan, literasi, semuanya seolah menunggu giliran.
Pembaca yang baik dan budiman, sebenarnya, setiap pergantian pemerintahan selalu membawa transisi. Ada penyesuaian, ada tarik-menarik kepentingan, ada kebijakan yang lahir tergesa. Namun kali ini, kata efisiensi terasa berbeda. Ia hadir tanpa jeda empati, tanpa penjelasan yang cukup, dan tanpa narasi penguat yang menenangkan. Publik pun bertanya-tanya, efisiensi ini akan bermuara ke mana?
Banyak yang menebak dan pasti jawabannya sama, ya, “Makan Bergizi Gratis” (MBG). Sebuah program besar, ambisius, dan sarat harapan. Tidak ada yang menyangkal niat baiknya. Anak-anak Indonesia memang berhak tumbuh sehat. Namun kegelisahan muncul ketika anggaran besar mengalir deras ke satu program, sementara persoalan lama, ketimpangan infrastruktur pendidikan, distribusi guru, kualitas bahan ajar, masih tertatih dan belum selesai. Seolah-olah kita menambal atap bocor dengan cat baru, sementara fondasi rumah terus digerus waktu, semakin rapuh.
Pembaca yang baik, di tengah hiruk-pikuk itu, muncul ironi lain yang terasa lebih sunyi namun dalam, penyitaan buku dan pembubaran diskusi. Negeri yang menjunjung “mencerdaskan kehidupan bangsa” tiba-tiba terlihat gagap menghadapi persilangan pemikiran. Buku karya Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, disita. Barangkali hanya karena satu nama: Karl Marx. Nama yang bagi sebagian orang masih dianggap simbol gerakan komunis.
Padahal, buku itu justru membedah dan mengkritik pemikiran Marx. Ironi menjadi lengkap ketika kritik terhadap komunisme justru disikapi dengan cara-cara yang mengingatkan pada ketakutan lama. Di zaman ketika informasi mengalir tanpa sekat, penyitaan buku terasa seperti tindakan yang salah dan lebih dari itu, menunjukkan kegamangan negara dalam berdialog dengan warganya sendiri.
Kontroversi lain datang silih berganti seperti Bandara Morowali tanpa portal bea cukai, isu-isu yang tak pernah benar-benar dijelaskan tuntas. Media sosial justru mengarah pada tumbler kopi Tuku, hingga isu ijazah mantan presiden yang kembali diperdebatkan tanpa ujung. Di antara semua itu, ada peristiwa besar yang nyaris tenggelam oleh kebisingan, bencana di Sumatra.
Pembaca yang baik dan budiman, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berduka. Longsor dan banjir datang bertubi-tubi, merenggut nyawa, memutus akses, listrik padam, dan memaksa warga bertahan dengan apa yang tersisa. Ini memang bencana alam, tetapi kita tahu dan tak bisa menutup mata, bahwa alam sering kali menjadi korban pertama dari keserakahan manusia. Penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi yang tak terkendali menyiapkan petaka bago masyarakat.
Keanehan juga terjadi pada bencana yang terjadi di Sumatra, pemerintah tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Platform besar dan media arus utama terasa bungkam. Yang berseliweran justru gosip perselingkuhan, sensasi, dan polemik yang jauh dari penderitaan warga. Seolah-olah ada sekat tak kasatmata yang membatasi empati, membatasi informasi, dan pada akhirnya membatasi kepedulian.
Di tengah kondisi itu, masyarakat membantu masyarakat. Korban membantu korban. Solidaritas tumbuh dari bawah, dari warga yang saling menguatkan ketika negara terasa jauh. Di sinilah kita kembali dihadapkan pada pertanyaan lama: untuk siapa republik ini berdiri, dan suara siapa yang paling didengar?
Bagi para pegiat literasi, sobat TBM di berbagai penjuru negeri, kondisi ini bukan sekadar berita. Ia adalah panggilan. Literasi tidak hanya soal membaca buku atau menggelar buku. Literasi adalah keberanian untuk mencatat, bersuara, dan merawat akal sehat publik. Ketika ruang diskusi dipersempit dan perhatian publik dialihkan, catatan-catatan kecil menjadi penting, mungkin tak viral, tapi jujur. Mungkin tak keras, tapi konsisten, dan serempak.
Forum TBM bersama Pengurus Wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memilih jalan itu. Bahu-membahu melakukan pendampingan psikososial dengan pendekatan literasi bagi penyintas bencana. Buku, cerita, dan ruang aman menjadi alat pemulihan trauma. Di tengah puing dan lumpur, kata-kata kembali menemukan fungsinya, menyembuhkan, menguatkan, dan menghubungkan manusia dengan harapan baru.
Pada titik ini, ingatan menjadi kerja bersama. Mencatat bukan untuk menumpuk kemarahan, melainkan agar kita tidak kehilangan arah. Catatan ini tidak bermaksud menghakimi pemerintahan yang baru berjalan. Tulisan ini hanya ingin mengatakan, ada luka yang belum sembuh, ada ironi yang perlu disadari, dan ada suara yang jangan dibiarkan padam.
Seperti lirik lagu Idgitaf yang berjudul Satu-Satu:
Akan ada masa depan / Bagi semua yang bertahan / Duniaku pernah hancur / Rangkai lagi satu-satu.
Indonesia mungkin sedang berada pada bait “duniaku pernah hancur”. Namun masa depan masih mungkin dirangkai, pelan-pelan, satu per satu, asal kita mau bertahan, mengingat, dan berjalan bersama.
Mari bersuara. Tidak perlu keras, tetapi serempak. Tidak untuk kepentingan kita semata, melainkan untuk masyarakat Indonesia. Untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Untuk ruang pikir yang sehat. Untuk negeri yang belajar dari ingatannya sendiri.
