Oleh. Munasyaroh
SAMARINDA – Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Di dalamnya tersimpan ingatan kolektif, pengetahuan, sekaligus cerminan martabat sebuah bangsa. Namun, di tengah pentingnya peran tersebut, perpustakaan masih kerap ditempatkan sebagai bagian yang kurang mendapat perhatian.
Persoalan inilah yang mengemuka dalam kegiatan Ngapeh Literasi bertema “Menguatkan Ekosistem Gerakan Literasi Akar Rumpun” yang menjadi bagian dari rangkaian Temu Pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 2026 di Amphiteater Balai Budaya Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 19.00–21.00 WITA tersebut mempertemukan pegiat literasi dari berbagai wilayah Indonesia untuk berbagi pengalaman, membicarakan tantangan, sekaligus merumuskan penguatan gerakan literasi berbasis masyarakat.
Ketua Panitia Temu Pegiat TBM 2026, Heni Wardatur Rohmah, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 185 peserta dari 15 provinsi dan 32 kabupaten/kota. Para peserta datang dari berbagai penjuru Indonesia, termasuk wilayah paling barat hingga timur Nusantara.
Kehadiran peserta dari beragam wilayah tersebut menjadi gambaran bahwa gerakan literasi masyarakat terus tumbuh dengan latar belakang dan tantangan yang berbeda-beda.
Heni juga mengingatkan pentingnya posisi Kalimantan Timur dalam perjalanan sejarah dan masa depan Indonesia. Ia menyebutkan Tenggarong sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah bangsa, sementara keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi gambaran masa depan Indonesia. Para peserta dijadwalkan mengunjungi kawasan tersebut pada hari berikutnya.
Ia mengajak seluruh peserta untuk tidak sekadar mengikuti rangkaian kegiatan, tetapi juga mengabadikan pengalaman melalui puisi, tulisan, video, maupun fotografi. Dokumentasi tersebut diharapkan menjadi catatan perjalanan gerakan literasi yang dapat dibagikan kepada masyarakat luas.
Perpustakaan dan Martabat Bangsa
Diskusi Ngapeh Literasi menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., dan Ketua Umum Forum TBM, Dr. Opik, M.Pd. Diskusi dipandu Andi Diah Masita dari Pengurus Wilayah Forum TBM Sulawesi Tenggara.
Mengawali diskusi, Prof. Aminudin Aziz menyoroti masih rendahnya perhatian terhadap urusan perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan sering kali ditempatkan di bagian belakang, baik dalam prioritas kelembagaan maupun penganggaran.
Padahal, perpustakaan memiliki peran penting dalam menjaga ingatan bangsa. Berbagai catatan sejarah, informasi, dan pengetahuan masa lalu tersimpan dalam beragam sumber, mulai dari buku hingga koran dan majalah.
Ia juga mengkritisi stigma lama yang masih melekat pada perpustakaan. Tidak sedikit perpustakaan yang dipandang sebagai tempat yang kurang menarik, bahkan menjadi lokasi penempatan pegawai yang dianggap sudah tidak produktif.
Kondisi tersebut, menurutnya, tercermin pula dari penempatan ruang perpustakaan yang terkadang berada di sudut bangunan atau di lokasi yang kurang layak.
Karena itu, perubahan terhadap perpustakaan tidak cukup dilakukan melalui pembaruan koleksi buku. Perubahan harus dimulai dari penataan ruang, cara pandang, hingga program yang dijalankan.
“Perpustakaan harus hadir sebagai bagian dari martabat bangsa,” menjadi salah satu gagasan penting yang disampaikan Prof. Aminudin dalam diskusi tersebut.
Ia menegaskan bahwa perkembangan perpustakaan memiliki hubungan erat dengan martabat sebuah bangsa. Semakin baik perpustakaannya, semakin terlihat pula bagaimana bangsa tersebut menghargai pengetahuan dan sejarahnya.
TBM sebagai Gerakan Masyarakat
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Forum TBM, Dr. Opik, M.Pd., menjelaskan bahwa gerakan TBM memiliki dinamika tersendiri. Pada masa sebelumnya, berbagai kegiatan dapat mempertemukan pegiat TBM dua hingga tiga kali dalam setahun. Namun, setelah direktorat jenderal yang membawahi TBM dihilangkan, penyelenggaraan kegiatan dan pertemuan menjadi lebih sulit.
Meski demikian, sejumlah dukungan masih tersedia, antara lain Bantuan Pemerintah untuk Komunitas Literasi melalui Badan Bahasa dan program bantuan 1.000 buku dari Perpustakaan Nasional bagi anggota Forum TBM.
Opik menegaskan bahwa TBM merupakan gerakan yang tumbuh dari masyarakat. TBM bukan lembaga yang berada di bawah kementerian ataupun Perpustakaan Nasional, melainkan bergerak melalui hubungan kemitraan dengan berbagai pihak.
Karakter gerakan yang tumbuh secara mandiri tersebut sekaligus menghadirkan tantangan. Sebagian pengelola TBM belum memiliki latar belakang keilmuan di bidang perpustakaan. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan peningkatan pengetahuan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
Forum TBM, lanjutnya, telah berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui penyusunan sejumlah modul pembelajaran, salah satunya modul membaca nyaring. Penguatan juga dilakukan melalui optimalisasi peran Pengurus Wilayah agar dapat mendorong Pengurus Daerah meningkatkan kapasitas TBM di wilayah masing-masing.
Bantuan Buku Bukan Sekadar Penyaluran
Salah satu pembahasan yang cukup mendapat perhatian adalah persoalan pengelolaan bantuan buku. Prof. Aminudin mengungkapkan bahwa kondisi TBM di lapangan masih sangat beragam.
Berdasarkan temuan Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA), terdapat pengelola TBM yang bahkan belum membuka buku bantuan yang telah diterima. Ada pula laporan mengenai bantuan buku yang dialihkan kepada pihak lain hingga diperjualbelikan.
Persoalan lainnya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas. Sejumlah TBM telah memiliki koleksi dan rak buku, tetapi buku-buku tersebut hanya diletakkan di sudut ruangan tanpa pengelolaan yang optimal.
Bahkan, kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas belum selalu dimanfaatkan oleh seluruh pengelola.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan gerakan literasi bukan hanya terletak pada ketersediaan buku, melainkan juga pada kesadaran, kapasitas, dan komitmen pengelola dalam memastikan buku benar-benar dibaca serta dimanfaatkan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Opik mengakui bahwa persoalan tersebut memang menjadi perhatian Forum TBM. Penguatan kapasitas pengelola perlu terus dilakukan agar bantuan dan berbagai program literasi tidak berhenti pada proses distribusi, tetapi berlanjut menjadi kegiatan yang memberikan manfaat nyata.
Suara dari Wilayah: Buku, Akses, dan Kolaborasi
Diskusi semakin menarik ketika para peserta menyampaikan pengalaman dari daerah masing-masing.
Aslin, peserta dari Mahakam Ulu, menggambarkan bagaimana keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayahnya. Baginya, buku bukan hanya jendela dunia, tetapi juga seperti sampan kecil yang dapat membawa masyarakat menuju pengetahuan baru.
Ia berharap TBM di wilayah terpencil memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses bantuan buku. Menurutnya, bantuan sebanyak 100 buku pun sudah sangat berarti bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses.
Sementara itu, Hamzah, Ketua Forum TBM Pekalongan, berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan bantuan 1.000 buku melalui kegiatan bertajuk “1.000 Buku, 1.000 Pelukan” yang menyasar anak-anak taman kanak-kanak.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan independensi RELIMA apabila nantinya diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan. Menurutnya, perekrutan relawan harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat benar-benar memiliki kepedulian terhadap gerakan literasi, bukan sekadar karena kepentingan pihak tertentu.
Persoalan kolaborasi turut disampaikan Ilham dari Forum TBM Kabupaten Tanah Bumbu. Ia menekankan pentingnya keterlibatan lima aktor literasi, yakni pemerintah, swasta, komunitas, keluarga, dan pers. Ia berharap terdapat kebijakan yang dapat mempermudah kerja sama antarlembaga dengan TBM dan Forum TBM.
Dari Kota Tarakan, Safitri menyampaikan temuan mengenai kondisi sejumlah perpustakaan sekolah yang masih belum ideal. Beberapa perpustakaan harus berbagi ruang dengan fungsi lain, koleksinya didominasi buku pelajaran, dan pengelolaannya terkadang hanya menjadi tugas tambahan bagi guru.
Ia juga menemukan buku-buku bantuan di perpustakaan rumah ibadah yang belum dibuka dari plastik pembungkusnya.
Sementara itu, Mecky dari Nabire, Papua Tengah, mengangkat persoalan stigma perpustakaan. Menurutnya, pembicaraan mengenai perpustakaan sering kali dianggap kurang menarik. Namun, ketika diskusi mulai membahas bagaimana mengubah stigma tersebut, perhatian peserta justru meningkat.
Ia menceritakan bahwa gerakan literasi mahasiswa di wilayahnya belum memiliki sekretariat sendiri, tetapi tetap berupaya mendukung kegiatan taman baca.
Mecky juga mempertanyakan mengapa perubahan stigma harus dimulai dari perpustakaan, bukan dari lembaga atau sektor lain terlebih dahulu.
Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa tantangan literasi di setiap daerah tidak selalu sama. Ada persoalan akses, keterbatasan fasilitas, kualitas pengelolaan, hingga keberlanjutan kolaborasi.
Pendataan dan Penguatan Kelembagaan
Menanggapi berbagai pertanyaan peserta, Prof. Aminudin menjelaskan bahwa persyaratan untuk memperoleh program Bantuan Buku Bermutu sebenarnya tidak rumit. Sebuah TBM cukup memiliki nama, pengurus, tempat kegiatan, dan legalitas.
Legalitas tersebut tidak harus selalu berupa dokumen yang kompleks. Surat keterangan dari kepala desa dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan TBM dan keterikatannya dengan masyarakat setempat.
Ia juga menyoroti persoalan pendataan kelembagaan Forum TBM. Dari 4.848 anggota yang tercatat pada pendataan awal, jumlah yang berhasil diverifikasi baru sekitar 2.300 lembaga.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan dan validasi data agar program bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
Bagi TBM yang belum memperoleh bantuan, ia menyarankan agar pengelola memastikan lembaganya telah terdaftar dalam pendataan Forum TBM dan berkoordinasi dengan perpustakaan daerah.
Prof. Aminudin juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penataan kelembagaan. Salah satu rencana yang disampaikan adalah pembentukan direktorat baru yang secara khusus menangani TBM dan TPBIS. Penataan tersebut diharapkan dapat memperjelas perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan TBM.
Terkait kolaborasi, ia turut menyinggung pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mengatur alokasi 10 persen untuk pembelian buku nonteks bacaan. Namun, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi kendala karena ketentuan tersebut belum selalu dijalankan sebagaimana mestinya.
Ia juga menegaskan bahwa bantuan buku harus benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan. Buku yang diberikan kepada masyarakat tidak seharusnya diperjualbelikan.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang paling memprihatinkan dalam pengelolaan bantuan literasi.
Bergerak Bersama dari Akar Rumpun
Menjelang akhir diskusi, berbagai persoalan yang disampaikan peserta memperlihatkan bahwa penguatan ekosistem literasi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan dukungan program, sementara komunitas menjadi penggerak yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Keluarga, sekolah, swasta, dan media juga memiliki ruang kontribusi yang tidak kalah penting.
Pertemuan di Samarinda menjadi ruang bagi para pegiat untuk saling mendengar, berbagi pengalaman, sekaligus menyadari bahwa persoalan yang dihadapi satu TBM mungkin juga dialami oleh TBM lainnya di daerah berbeda.
Di tengah keterbatasan waktu, diskusi akhirnya ditutup dengan harapan agar komunikasi dan kolaborasi antarpelaku gerakan literasi terus terjaga.
Sebab, menguatkan gerakan literasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan buku ke tengah masyarakat. Dibutuhkan orang-orang yang mau merawatnya, ruang yang memungkinkan pengetahuan tumbuh, serta ekosistem yang mendukung masyarakat untuk terus belajar.
Dari akar rumpun itulah gerakan literasi diharapkan terus tumbuh, saling menguatkan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
![]()












