Oleh: Opik (Ketua Umum Forum TBM)
Di banyak tempat gerakan literasi tumbuh melalui inisiatif warga. Ada yang bermula dari lapak baca di alun-alun, di teras rumah, dari saung kecil, atau dari ruang sederhana yang sengaja dihadirkan untuk kegiatan layanan membaca.
Dari ruang-ruang itulah taman bacaan masyarakat atau komunitas literasi lahir dan bergerak. Dengan cara-cara kreatif, para relawan mendekatkan buku kepada masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, hingga mereka mulai meraba, membuka, lalu membacanya.
Namun di balik geliat itu, ada satu persoalan yang terus berulang: ketersediaan buku. Hingga tahun 2023, sekitar 30 persen taman bacaan masyarakat (TBM) yang berhimpun melalui organisasi Forum TBM mengaku memiliki koleksi kurang dari 100 buku.
Perubahan mulai terasa pada 2024. Melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, program penyediaan bahan bacaan bermutu menjangkau sekitar 10.000 titik setiap tahunnya. Buku-buku mengalir ke berbagai ruang baca—tidak hanya di TBM, tetapi juga di perpustakaan desa, kelurahan, hingga rumah ibadah. Program ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan negara pada gerakan literasi akar rumput.
Selain buku, setiap lembaga penerima juga mendapatkan satu unit rak buku, serta difasilitasi untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek) guna mengoptimalkan pemanfaatan bahan bacaan yang diterima.
Sebagai pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat, saya menyaksikan bagaimana kehadiran buku-buku ini tidak sekadar menambah koleksi, tetapi mengubah ritme kehidupan ruang baca. Di banyak tempat, TBM yang sebelumnya berjalan seadanya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Pengalaman itu tergambar jelas dari cerita para pegiat TBM di lapangan. Siti Badariah, pengelola Kampung Baca Tansal di Kubu Raya, Kalimantan Barat, merasakan langsung dampaknya. “Sejak buku-buku itu datang, anak-anak jadi lebih sering datang. Mereka betah berlama-lama membaca. Bahkan ada yang awalnya hanya ikut-ikutan, sekarang mulai punya buku favorit,” tuturnya.
Dari buku-buku itu pula, berbagai inisiatif tumbuh. Ia menggagas perahu baca keliling untuk menjangkau wilayah yang sulit akses, mengaktifkan layanan pinjam buku, hingga menyelenggarakan pelatihan membaca nyaring bagi para ibu secara bergantian.
Di tempat lain, dengan hadirnya 1.000 Buku, Sry Eka Handayani, pengelola Rumah Baca Anak Nagari di Agam, Sumatera Barat, menginisiasi “Gerakan Membaca dan Berkarya Berbasis Buku.” Melalui program ini, kegiatan membaca terhubung dengan proses berpikir dan berkarya, mulai dari membaca bersama sesuai fase usia, bercerita, diskusi sederhana, hingga kelas-kelas kecil seperti menulis, menggambar, dan keterampilan praktis. Program peminjaman buku diperluas hingga menjangkau sekolah dan TBM sekitar, sementara para guru dilibatkan melalui kelas guru membaca nyaring.
“Melalui program ini, buku tidak hanya dibaca, tetapi juga diolah menjadi ide, karya, dan keterampilan,” ujarnya. Dampaknya terasa nyata: minat baca meningkat, dan TBM berkembang menjadi ruang belajar yang aktif, kreatif, serta bermanfaat bagi masyarakat.
Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan satu hal yang sama: ketika akses terhadap bahan bacaan bermutu dibuka, ruang-ruang literasi di akar rumput tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan menemukan bentuknya masing-masing.
Di tengah tren positif tersebut, sebuah kabar menyedihkan mulai menyeruak. Saya menemukannya saat menonton siaran rapat di kanal YouTube resmi TVR Parlemen pada 14 Januari 2026, yakni rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Pada waktu yang hampir bersamaan, pemberitaan dari Detikcom menyebut anggaran Perpustakaan Nasional menurun tajam hingga sekitar separuh dari tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak berhenti pada angka, tetapi berdampak langsung pada program-program prioritas.
Untuk memastikan kabar tersebut, saya menanyakannya secara langsung kepada Prof. Aminudin Aziz (Kepala Perpusnas RI) seusai Gelar Wicara Literasi Nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Literasi Indonesia Dompet Dhuafa pada 17 April 2026 di Perpustakaan Nasional. Dalam percakapan di luar forum resmi itu, Prof. Amin menegaskan bahwa program penyediaan bahan bacaan bermutu tidak lagi dilanjutkan sebagai bagian dari penyesuaian anggaran.
Kepastian kabar menyedihkan itu segera saya bagikan kepada para pegiat TBM melalui grup WhatsApp. Tanggapan yang muncul serempak bernada sama, sedih dan khawatir. Salah satunya datang dari Devi R. Uga, Ketua Forum TBM Sulawesi Tengah sekaligus pengelola TBM Banua Pontulisi di Parigi Moutong. “Di tempat kami, dari 156 TBM, baru 56 yang mendapatkan bahan bacaan bermutu. Dari 3.445 perpustakaan desa di Provinsi Sulawesi Tengah, baru 568 yang mendapatkannya, atau sekitar 16 persen. Kami berharap bantuan yang solutif seperti ini jangan berhenti, justru perlu diperbanyak. Karena gerakan literasi tanpa bahan bacaan ibarat tubuh tanpa darah,” ujarnya.
Saya jadi teringat unggahan Gol A Gong pada Maret 2026 yang berjudul “Stop MBG Sehari, Kasihkan Duitnya ke Perpustakaan Nasional RI.” Dalam surat terbukanya kepada Presiden, ia menulis dengan nada terkejut, “Pak Presiden, saya kaget sekali. Kenapa anggaran untuk Perpustakaan Nasional RI hanya Rp344 miliar? Ini hoax bukan? Pantas saja, Duta Baca Indonesia untuk periode 2026–2030 dihapus.”
Di sinilah persoalan itu menemukan wajahnya yang paling terang. Ketika negara menggagas Asta Cita sebagai arah besar pembangunan nasional yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas, kebijakan penurunan anggaran Perpustakaan Nasional justru bergerak ke arah yang bertolak belakang.
Jika demikian, sulit untuk tidak bertanya: apakah Presiden menganggap kerja-kerja Perpustakaan Nasional sedemikian remeh, hingga anggarannya dipangkas sedemikian rupa? Padahal, lembaga ini tidak sekadar mengelola buku. Ia menjalankan mandat besar negara, mengembangkan, membina, dan mengoordinasikan seluruh sistem perpustakaan nasional, sekaligus menyediakan layanan informasi bagi masyarakat luas.
