SAMARINDA – Perpustakaan memiliki peran penting dalam membangun martabat bangsa. Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pembukaan dan Ngapeh Literasi Temu Pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Nasional Ke-2 Tahun 2026 yang berlangsung di Amphiteater Balai Budaya Samarinda, Jumat (6/11/2026) malam.
Mengusung tema “Menguatkan Ekosistem Gerakan Literasi Akar Rumpun”, kegiatan yang berlangsung pukul 19.00–22.30 WITA ini dihadiri pegiat TBM dari 17 provinsi di Indonesia. Dalam laporannya, Ketua Panitia Heni Wardatur Rohmah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah memberikan dukungan dan membantu terselenggaranya kegiatan tersebut.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan kentungan secara simbolis oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Umum Forum TBM, Penasihat Forum TBM, serta perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Timur.
Suasana malam itu juga diisi dengan kegiatan mendongeng yang dibawakan oleh Fitri Susilowati dari Kampung Dongeng Etam. Selain itu, terdapat pertunjukan teater yang mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan serta kegiatan mewarnai batik yang dipandu Den Hasan. Berbagai ekspresi seni tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pesan literasi melalui pendekatan budaya dan kreativitas.
Diskusi menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D., dan Ketua Umum Forum TBM, Dr. Opik, M.Pd., dengan moderator Andi Diah Masita dari Pengurus Wilayah Forum TBM Sulawesi Tenggara.
Dalam pemaparannya, Prof. Aminudin Aziz menekankan hubungan antara perkembangan perpustakaan dan martabat bangsa. Perpustakaan, menurutnya, bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang untuk merawat rekaman sejarah dan pengetahuan. Ia menegaskan, sejauh mana perpustakaan berkembang, sejauh itu pula bangsa menunjukkan martabatnya. Karena itu, perhatian terhadap perpustakaan, termasuk dukungan anggaran, perlu terus diperkuat.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan terhadap perpustakaan harus diikuti pengelolaan dan pemanfaatan koleksi secara optimal. Di sejumlah lembaga penerima, buku-buku bantuan belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Partisipasi pegiat TBM dalam kegiatan pelatihan juga masih perlu ditingkatkan agar kapasitas pengelola terus berkembang.
Sementara itu, Ketua Umum Forum TBM, Dr. Opik, menjelaskan bahwa TBM merupakan ruang gerakan masyarakat yang tumbuh dari inisiatif dan partisipasi warga. TBM bukan satuan pendidikan, melainkan ruang bersama untuk membangun budaya membaca, memperluas akses pengetahuan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi.
Sebagai gerakan masyarakat, TBM terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, hingga komunitas. Opik juga menekankan perlunya optimalisasi peran Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) Forum TBM. Keduanya memiliki posisi penting dalam memperkuat koordinasi, pendampingan, dan konsolidasi gerakan TBM di daerah.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas pegiat, Forum TBM tengah mempersiapkan model pelatihan berbagai strategi membaca. Forum TBM juga menyelenggarakan diskusi rutin melalui Zoom dengan beragam tema literasi, serta mengembangkan program Cerita Literasi Kita dan rubrik Baca Petik sebagai ruang berbagi pengalaman dan praktik baik.
Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pengalaman dan persoalan yang disampaikan peserta. Aslin dari Mahakam Ulu, misalnya, mengungkapkan keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan di wilayahnya. Ia berharap TBM di daerah terpencil memperoleh kemudahan dalam mengakses bahan bacaan. Baginya, bantuan 100 buku saja akan sangat berarti bagi masyarakat.
Hamzah, Ketua Forum TBM Pekalongan, memperkenalkan program “1.000 Buku, 1.000 Pelukan” untuk anak-anak TK. Ia juga menyampaikan perhatian terhadap kemandirian RELIMA agar tetap menjadi gerakan yang berorientasi pada penguatan literasi.
Ilham dari Forum TBM Kabupaten Tanah Bumbu mengangkat pentingnya kolaborasi lima unsur, yakni pemerintah, dunia usaha, komunitas, keluarga, dan pers. Ia berharap kebijakan yang ada dapat membuka ruang kerja sama antara berbagai lembaga dan TBM.
Safitri dari Forum TBM Kota Tarakan menyampaikan hasil pemetaan perpustakaan sekolah melalui RELIMA. Dari pemetaan tersebut, ia menemukan sejumlah persoalan, antara lain ruang perpustakaan yang terbatas atau digunakan untuk fungsi lain, koleksi yang masih didominasi buku teks, serta pengelolaan perpustakaan yang belum optimal. Ia juga menyinggung adanya lembaga penerima bantuan buku yang belum optimal memanfaatkan buku-buku yang diterima.
Mecky dari Nabire, Papua Tengah, menjadi salah satu peserta yang berbagi pengalaman tentang gerakan literasi di daerahnya. Ia merupakan aktivis yang memilih kembali ke kampung halaman untuk membangun taman baca dan menggerakkan program MABUK (Membaca Buku). Inisiatif tersebut menjadi contoh keterlibatan anak muda dalam merawat akses pengetahuan dan menumbuhkan budaya membaca di lingkungan masyarakat.
Beragam pandangan tersebut menunjukkan besarnya perhatian peserta terhadap persoalan gerakan literasi di daerah. Banyak peserta masih ingin menyampaikan pertanyaan dan pengalaman, tetapi keterbatasan waktu membuat tidak seluruh persoalan dapat dibahas secara mendalam.
Menanggapi berbagai hal yang disampaikan peserta, Prof. Aminudin menjelaskan bahwa persyaratan bagi TBM yang ingin memperoleh Bantuan Buku Bermutu sebenarnya cukup sederhana. TBM perlu memiliki nama, pengurus, tempat kegiatan, dan legalitas kelembagaan. Legalitas tersebut tidak harus diwujudkan melalui dokumen yang rumit. Surat keterangan dari kepala desa dapat digunakan untuk menerangkan bahwa TBM benar-benar ada dan menjadi bagian dari masyarakat setempat. Dengan demikian, persyaratan administratif seperti akta notaris tidak semestinya menjadi penghalang bagi TBM yang memiliki kegiatan nyata di tengah masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data kelembagaan agar keberadaan serta perkembangan TBM dapat terpetakan dengan baik. TBM yang belum memperoleh bantuan perlu memastikan data kelembagaannya tercatat dan berkoordinasi dengan perpustakaan daerah.
Prof. Aminudin turut menyampaikan sejumlah rencana penguatan dukungan bagi perpustakaan dan gerakan literasi masyarakat. Salah satunya adalah rencana pembentukan direktorat yang secara khusus menangani TBM dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Sasaran program RELIMA juga direncanakan meningkat hingga 500 pada tahun mendatang.
Selain itu, Program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu direncanakan kembali berjalan pada tahun depan setelah tidak dilaksanakan sepanjang 2026 akibat efisiensi anggaran. Ia juga menyinggung peluang pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) untuk pengadaan buku bacaan nonteks, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.
Pembukaan dan Ngapeh Literasi menjadi ruang perjumpaan antara pemangku kebijakan dan pegiat TBM untuk saling mendengar, berbagi pengalaman, serta menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan. Pengalaman para pegiat dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa gerakan literasi tumbuh dari inisiatif masyarakat. Penguatan ekosistemnya membutuhkan dukungan kebijakan, kemudahan akses, peningkatan kapasitas, organisasi yang kuat, serta kolaborasi yang berkelanjutan
