Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan dan habitat satwa. Ada ruang hidup masyarakat yang terancam, kesehatan yang dikorbankan, dan tanggung jawab yang kerap tersembunyi di balik narasi bencana alam. Di tengah situasi itu, komunitas literasi didorong mengambil peran: membangun kesadaran publik, mengkritisi kebijakan, hingga mengubah cara masyarakat memahami kerusakan lingkungan.
Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan jarak pandang yang terganggu atau udara yang mendadak sesak dihirup. Di baliknya, terdapat persoalan panjang tentang tata kelola lingkungan, kepentingan ekonomi, ketimpangan kekuasaan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) dengan narasumber Tommy H. Pandiangan, Ketua PW Forum TBM Jambi, Qanita, Pengurus Daerah Forum TBM Palangkaraya, Jumat 30/10/2026. Dalam kesempatan ini hadir pula Darmawati Majid, Ketua Bidang Litbang PP Forum TBM dan Prof. I Gusti Made Wardana, Ph.D., Dosen Fakultas Hukum UGM sebagai panelis. Pertemuan tersebut mempertemukan pegiat literasi, perwakilan komunitas daerah, akademisi, dan peneliti untuk membaca kembali persoalan kebakaran hutan dan lahan sekaligus merumuskan kemungkinan gerakan yang dapat dilakukan masyarakat.
Diskusi tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang membakar hutan. Lebih jauh, para peserta mencoba menelusuri mengapa kebakaran terus berulang dan bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian dalam mendorong perubahan.
Di balik api, ada persoalan ekonomi dan ketimpangan
Tommy Pandiangan, yang menyampaikan pandangan dari Provinsi Jambi, mengingatkan bahwa persoalan kebakaran hutan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum semata. Menurutnya, perlu ada upaya memahami akar persoalan yang berada di tingkat masyarakat, khususnya mereka yang hidup di sekitar kawasan hutan.
Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Sebagian masyarakat di pinggiran hutan menghadapi keterbatasan pilihan penghidupan sehingga aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar masih terjadi.
Tommy menilai, pendekatan alternatif perlu dikembangkan melalui kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah agroforestri, yakni sistem pengelolaan lahan yang mengintegrasikan pepohonan dengan tanaman pertanian atau komoditas lainnya.
Praktik semacam ini, menurutnya, telah mulai dijalankan di sejumlah wilayah Jambi, meskipun penerapannya masih terbatas.
Ia juga menyoroti perubahan pola kehidupan masyarakat adat, termasuk Suku Anak Dalam. Komunitas yang selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan hutan mulai mengalami pergeseran dalam praktik pengelolaan lahan. Sebagian mulai mengenal budidaya kelapa sawit dan praktik pembukaan lahan dengan pembakaran.
Namun, Tommy mengingatkan pentingnya melihat persoalan tersebut secara proporsional. Skala pembukaan lahan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak dapat begitu saja disamakan dengan aktivitas perusahaan atau pemilik modal besar.
Baginya, komunitas literasi perlu melampaui pernyataan sikap. Forum TBM dapat mengambil peran melalui pendidikan masyarakat, pendampingan, serta fasilitasi pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar hutan.
Pendekatan tersebut diharapkan menjadi jalan tengah: masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan, sementara hutan tidak terus-menerus menjadi korban.
Ketika bencana alam menjadi narasi yang menutupi tanggung jawab
Persoalan karhutla juga dibaca dari perspektif hukum lingkungan dan politik ekonomi oleh Prof. Igam Wardana. Dalam pandangannya, salah satu hal yang perlu dikritisi adalah cara negara membingkai kebakaran hutan sebagai akibat fenomena alam, terutama El NiƱo.
Menurutnya, penjelasan yang terlalu menekankan faktor alam berisiko menggeser perhatian publik dari persoalan yang lebih mendasar: aktivitas manusia, tanggung jawab korporasi, serta kegagalan tata kelola lingkungan.
Ia mengingatkan kembali pengalaman kebakaran hutan besar pada 2015. Saat itu, masyarakat sipil di Palangkaraya mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit terhadap negara atas kegagalan dalam menangani kebakaran hutan dan melakukan mitigasi bencana.
Dalam proses peradilan, gugatan tersebut sempat dimenangkan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Namun, pada tahap peninjauan kembali, putusan berubah dan gugatan warga ditolak.
Bagi Igam, pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana narasi bencana alam dapat memengaruhi cara persoalan lingkungan dipahami, termasuk dalam proses hukum dan penentuan tanggung jawab.
Ia kemudian mengajak peserta melihat kebakaran hutan bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai gejala dari krisis sosial-ekologis yang lebih besar.
Krisis tersebut, menurutnya, berkaitan dengan struktur ekonomi-politik dan model pembangunan yang bertumpu pada industri ekstraktif. Dalam sistem semacam ini, alam cenderung dipandang sebagai sumber daya yang dapat terus diambil untuk memenuhi kepentingan produksi dan pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, persoalan lingkungan tidak hanya muncul dalam bentuk kebakaran hutan, tetapi juga banjir, longsor, dan berbagai bencana ekologis lainnya.
“Ini bukan bencana. Ini adalah sebuah gejala tentang krisis yang bersifat jangka panjang,” demikian penekanan Igam dalam diskusi tersebut.
Ia menilai, selama fondasi ekonomi masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan penanganan krisis iklim tidak dilakukan secara serius, persoalan ekologis akan terus berulang dengan dampak yang semakin berat.
Literasi bukan sekadar membaca, tetapi membangun keberanian untuk bertanya
Lalu, apa yang dapat dilakukan komunitas literasi?
Pertanyaan tersebut mengemuka ketika moderator, Aam Siti Aminah, meminta pandangan Igam mengenai peran taman bacaan masyarakat dalam membangun kepedulian dan solidaritas publik.
Igam menilai komunitas literasi memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan dan penyebaran informasi, komunitas literasi dapat membantu masyarakat memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan, menyampaikan protes, serta meminta pertanggungjawaban negara ketika kewajibannya tidak dijalankan.
Menurutnya, kemarahan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan perlu diorganisasikan menjadi kekuatan bersama untuk mendorong perubahan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas pemahaman masyarakat mengenai gugatan warga negara. Melalui mekanisme tersebut, warga dapat menuntut pertanggungjawaban negara atas persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Ia bahkan membuka peluang kolaborasi dengan komunitas literasi dalam upaya mendorong gugatan warga negara terkait persoalan karhutla.
Dengan demikian, taman bacaan tidak hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan buku atau meningkatkan kemampuan membaca. Ia juga dapat berkembang menjadi ruang pendidikan kewargaan, tempat masyarakat belajar memahami hak, mengenali persoalan di sekitarnya, dan membangun keberanian untuk bersuara.
Bahasa yang tampak sederhana, tetapi bisa menyembunyikan persoalan
Dimensi lain yang menarik dalam diskusi ini disampaikan Darmawati Majid, peneliti bahasa yang memiliki perhatian pada kajian bahasa, sastra, dan lingkungan.
Ia mengajak peserta melihat bahwa perjuangan menjaga lingkungan juga berkaitan erat dengan penggunaan bahasa. Sebab, kata-kata yang dipilih untuk menjelaskan suatu peristiwa dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir, memahami persoalan, hingga menentukan sikap.
Darmawati mengangkat gagasan tentang kesadaran bahasa atau language awareness. Menurutnya, pegiat literasi perlu lebih cermat memilih diksi, terutama ketika membuat konten edukasi dan menyebarkan informasi melalui media sosial.
Persoalannya bukan semata-mata benar atau salah dalam penggunaan ejaan. Yang lebih penting adalah substansi pesan dan bagaimana pilihan kata tersebut membingkai suatu persoalan.
Ia mencontohkan penggunaan istilah “perubahan iklim” yang dinilainya terdengar lebih netral dibandingkan “krisis iklim”. Kata krisis memberikan penekanan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar perubahan kondisi alam, melainkan keadaan serius yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab.
Hal serupa terlihat dalam penggunaan istilah “karhutla”. Akronim dari kebakaran hutan dan lahan itu memang praktis, tetapi pengulangan istilah tersebut berisiko membuat masyarakat semakin jauh dari makna konkret peristiwa yang terjadi.
Di balik istilah tersebut, terdapat hutan yang terbakar, satwa yang kehilangan habitat, masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan, warga yang mengalami gangguan pernapasan, bahkan korban jiwa.
Karena itu, Darmawati mengajak pegiat literasi untuk lebih sering menggunakan istilah lengkap “kebakaran hutan dan lahan”, bukan sekadar karhutla.
Menurutnya, pilihan bahasa juga perlu diperhatikan ketika media menyampaikan informasi tentang kebakaran. Kalimat “belum diketahui penyebab kebakaran”, misalnya, perlu dicermati karena dapat mengaburkan persoalan mengenai faktor yang memicu api.
Ia menyarankan agar pemberitaan lebih tepat menyebut “belum diketahui penyebab yang memicu kebakaran”.
Darmawati juga mengkritisi penggunaan sejumlah istilah yang terdengar teknis dan administratif, seperti konsesi dan deforestasi. Istilah-istilah tersebut, jika tidak dijelaskan, dapat membuat masyarakat kehilangan gambaran konkret mengenai aktivitas yang berlangsung di baliknya.
Ia mengajak pegiat literasi untuk menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami dan tidak menghilangkan substansi persoalan.
Sebab, bahasa bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi. Bahasa juga membentuk cara kita melihat dunia.
Dari taman bacaan menuju ruang kesadaran ekologis
Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Ada dimensi ekonomi yang perlu diperhatikan, tanggung jawab hukum yang harus ditegakkan, tata kelola pembangunan yang perlu dikritisi, serta kesadaran publik yang mesti terus dibangun.
Di antara berbagai persoalan itu, komunitas literasi memiliki ruang untuk mengambil peran.
Taman bacaan masyarakat dapat menjadi tempat anak-anak mengenal hutan, sungai, satwa, dan kehidupan masyarakat adat melalui buku dan cerita. Ia juga dapat menjadi ruang diskusi bagi warga untuk memahami persoalan lingkungan di wilayahnya sendiri.
Pegiat literasi dapat memproduksi konten edukasi, mengadakan diskusi publik, mengembangkan kegiatan membaca bertema lingkungan, hingga membangun kolaborasi dengan komunitas masyarakat sipil dan akademisi.
Lebih dari itu, taman bacaan dapat membantu masyarakat memahami bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan yang terjadi jauh di dalam hutan. Dampaknya hadir dalam kehidupan sehari-hari: udara yang dihirup, air yang dikonsumsi, pangan yang dihasilkan, dan ruang hidup yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
Pada akhirnya, literasi ekologis bukan hanya tentang mengajak masyarakat mencintai alam. Ia juga menyangkut kemampuan membaca hubungan antara kerusakan lingkungan, kepentingan ekonomi, kebijakan publik, dan kehidupan manusia.
Sebab, ketika hutan terbakar, persoalannya tidak berhenti pada api yang melahap pepohonan. Ada pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab, siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
Dan mungkin, salah satu tugas penting komunitas literasi adalah memastikan pertanyaan-pertanyaan itu tidak ikut tenggelam dalam kabut asap.
Moderator dalam acara webinar ini Aam Siti Aminah, Bidang Program dan Kemitraan PP Forum TBM dan pembaca puisi Devi R. Uga, Ketua PW Forum TBM Sulawesi Tengah.
Salam.
![]()












